Forum Gaul dan Informasi

INFO UNTUK ANDA

Y3hoo Ada di Facebook

Share Y3hoo ke Twitter

Follow Me

Image hosted by servimg.com

Y3hoo Mailing List

Enter Your Email Address:

Latest topics

» Kisah Perempuan yang Diperkosa di Hari Pernikahannya
Mon Jul 10, 2017 9:54 pm by alia

» 5 Tingkat Kematangan Steak
Tue Jul 04, 2017 8:44 pm by alia

» Tips Memilih Investasi yang Menguntungkan
Fri Jun 30, 2017 6:55 pm by via

» 4 Tempat Seru yang Wajib Dikunjungi Saat ke Ubud
Wed Jun 28, 2017 5:37 pm by via

» Lima Minuman Alkohol Populer di Korea
Sun Jun 25, 2017 2:13 pm by via

» 10 Surga Wisata Belanja Murah di Bangkok-Thailand
Wed Jun 21, 2017 5:43 pm by daun.kuning

» Belajar dari Sang Manusia Rp 1.000 Triliun
Sun May 28, 2017 10:01 am by flade

» Sebuah Refleksi
Sat May 27, 2017 1:10 pm by flade

» Kisah Mengagumkan Bocah Miskin India Jadi Direktur Utama Google
Wed May 24, 2017 12:17 pm by jakarta

IKLAN ANDA


    Sukarno Tantang PBB

    Share
    avatar
    flade

    947
    23.09.09

    Sukarno Tantang PBB

    Post  flade on Wed Mar 12, 2014 6:46 am


    AMNESTI Internasional tanggal 24 Mei 2012, merilis laporan berjudul "The State of the World′s Human Rights". Laporan itu menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global. Salah satu akibatnya, menurut laporan itu, pelanggaran HAM meningkat.

    Bukan barang baru sebetulnya bila Dewan Keamanan atau PBB secara keseluruhan mendapat kritik keras. Sejak akhir 1950-an Sukarno berulangkali mengkritisi PBB. Dalam pandangannya, PBB sudah tak netral. Kepentingan bangsa-bangsa baru selalu dikalahkan oleh negara besar. Sukarno memberi contoh, PBB tak menghukum Amerika Serikat, Inggris, atau negara besar lain yang mencampuri bahkan mengganggu urusan dalam negeri negara lain.
    "Dewan Keamanan yang seharusnya mencegah peperangan justru sering menghasut peperangan," kritik Presiden Sukarno dalam Sidang Umum PBB 1960.

    Dalam Sidang Umum PBB 1960 Sukarno mengucapkan pidato "To Build The World a New". Ada lima kritik yang dihadirkan Sukarno kepada PBB. Pertama, Sekretariat Jenderal PBB berada di tempat yang tak netral (AS). "Dia harus dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau tempat-tempat lain yang berada di luar konflik kepentingan."
    Kedua, PBB lahir dalam keadaan masyarakat dunia yang baru terbebas dari ketakutan perang. Akibatnya, menurut Sukarno, banyak piagam PBB mencerminkan konstelasi politik dan kekuatan saat ia lahir sehingga tak mengakomodasi realitas global yang berubah begitu cepat. Ketiga, organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer, dan kekuatan dunia tahun 1945. "Negara-negara besarlah yang menentukan perang dan damai." Sukarno menyarankan, "Karena itu keanggotaannya harus dibuka untuk negara berkembang."

    Keempat, sekretariat PBB perlu ditinjau ulang. Kelima, salah satu kesalahan badan internasional ini adalah menolak suatu bangsa untuk bergabung. Keenam, harus ada pembagian lebih adil di antara personil PBB dalam lembaga-lembaganya.

    Orang-orang yang hadir dalam sidang itu terkesima. Tepuk tangan riuh mengiringi kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Sukarno. Mangil Martowidjojo, komandan Datasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, ingat betul suasana saat itu. Sejak Sukarno memasuki ruangan, kenangnya dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967, para hadirin bertepuk tangan. "Di PBB yang terdiri dari bangsa-bangsa di dunia ini para pemimpinnya berkumpul di New York, dibikin oleh Bung Karno menjadi pendengar yang baik, yang tekun, yang sungguh-sungguh, seperti kalau Bung karno berpidato di depan rakyat atau para pemimpin Indonesia di tanah air tercinta."

    Namun, PBB yang dimotori negara-negara maju tak menghiraukan teriakan Sukarno. Mereka seakan malah menantang. Perestuan penyatuan Kalimantan Utara dengan Malaya menjadi salah satu tindakan yang membuat Sukarno kian muak terhadap PBB. Sukarno sendiri kian gencar mengusung gagasan pembangunan dunia baru. Bersama negara-negara seperti RRT, Vietnam, dan Korea Utara, Indonesia membidani Conference of New Emergencing Force (Conefo).

    Puncaknya, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. "Bila keadaan sudah berubah, pasti Indonesia akan kembali," ujar Sukarno.


      Waktu sekarang Sat Jul 22, 2017 5:37 am